Kegiatan Sosialisasi Pakaian Dinas Bagi ASN dan Mekanisme Pelaksanaan Survey Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Sei Rampah, Kamis 15 Juli 2021 – Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sei Rampah, diadakan rapat sosialisasi sehubungan telah terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedomaman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN serta akan dilaksanakannya Pelaksanaan Survei ZI Menuju WBK/WBBM yang diperkirakan dalam bulan Agustus 2021 secara online.

Rapat Sosialisasi tersebut diselenggarakan secara virtual oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. dan diikuti oleh perwakilan PN Sei Rampah yaitu :
- Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Bapak Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.
- Sekretaris Pengadilan Negeri Sei Rampah Bapak L. Irwan Situmorang, S.T.

Kegiatan diawali dengan Sosisalisasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 588/SEK/SK/VI/2021. Dan selanjutnya diberikan pembinaan sehubungan dengan Pelaksanaan Survei ZI Menuju WBK/WBBM.

Adapun Point-point yang disampaikan pada rapat tersebut adalah:
- Pada hari Senin agar pejabat struktural memakai Pakaian Dinas Kemeja Putih dengan celana/rok berwarna biru tua (navy) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 588/SEK/SK/VI/2021, dengan ketentuan Pejabat Struktural akan mengenakan Pakaian Dinas Kemeja Putih berlengan panjang, sedangkan Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPPK dan petugas PTSP mengenakan Kemeja Putih berlengan pendek (khusus wanita muslim mengenakan jilbab warna navy);
- Pakaian dinas Hakim masih berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/033/SK/2004;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 akan dilakukan peneyesuaian gaji tenaga PPNPN, besaran gaji akan disesuaikan dengan penetapan besaran UMR Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi dan menyesuaikan dengan kebutuhan SDM serta tidak boleh mengalami pengurangan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Mahkamah Agung akan melakukan pengadaan laptop bagi Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Hakim dengan alokasi jumlah sebesar 50% dari jumlah Hakim;
- Pada tahun anggaran 2022, Mahkamah Agung juga akan memberikan anggaran untuk peralatan Ruang Sidang Elektronik dan pengadaan generator listrik yang diprioritaskan kepada satuan kerja yang berada di daerah yang sering mengalami pemadaman listrik;
- Dengan adanya beberapa perolehan kendaraan dinas dari Pemerintah Daerah, agar satuan kerja yang menerima bantuan kendaraan tersebut mengajukan usulan ke Mahkamah Agung untuk biaya operasionalnya.
Kegiatan ini terlaksana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dalam semangat melakukan reformasi untuk mencapai visi mewujudkan “Lembaga Peradilan Yang Agung”.